BPBD Bali | Denpasar – Provinsi Bali menjadi pilot project pertama di Indonesia dan Asia Pasifik dalam pengembangan pemodelan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE), sebuah sistem yang mengintegrasikan analisis risiko bencana dengan dampak ekonomi dan fiskal daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam kegiatan Capacity Building ARISE Provinsi Bali: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Selasa (10/11/2026), di Aula Gedung Keuangan Negara Denpasar.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa perekonomian Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, dengan konsentrasi aset strategis di wilayah pesisir dan kawasan pariwisata, memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana, seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, dan tsunami. Selama ini, penanganan bencana masih cenderung berfokus pada kerusakan fisik, sementara dampak ekonomi dan kerugian fiskal belum sepenuhnya diperhitungkan. Gubernur berharap ARISE dapat menjadi instrumen pendukung perencanaan penanggulangan bencana yang lebih terukur, sekaligus mendorong keselarasan regulasi penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan pembiayaan alternatif di luar APBD, serta terwujudnya praktik baik implementasi ARISE di Bali pada tahun 2027. Upaya ini juga diharapkan selaras dengan Haluan Bali 100 Tahun.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kementerian Keuangan, UNDRR, Pemerintah Provinsi Bali, serta pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Peserta terdiri atas unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD/BPKD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Bagi BPBD Provinsi Bali, pemanfaatan ARISE menjadi peluang strategis untuk memperkuat perencanaan penanggulangan bencana berbasis risiko. Hasil analisis ARISE diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengurangan risiko bencana, mengidentifikasi aset dan sektor ekonomi yang rentan, serta memperhitungkan kebutuhan pembiayaan sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Melalui penerapan ARISE, penanggulangan bencana di Provinsi Bali diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana, tetapi juga mengedepankan investasi pengurangan risiko dan penguatan ketahanan fiskal daerah guna mewujudkan Bali yang tangguh dan berkelanjutan.
