BPBD Provinsi Bali menjadi garda terdepan dan berada di garis pertama (first Line) dalam upaya penanganan dampak gempa yang menimpa dan meluluh lantahkan Gedung KPU Provinsi Bali. Proses evakuasi korban menjadi prioritas pertama (utama) yang dilakukan oleh Tim ESR (Emergency Service Respons) UPTD Pengendalian Bencana BPBD Provinsi Bali. Ada yang patah kaki dan tangan, luka-luka, dan bahkan tertimbun reruntuhan bangunan. Tim ESR bersama SAR dan unsur lainnya melakukan upaya pertolongan, penyelamatan serta pencarian.

Prioritas berikutnya adalah mengamankan kotak suara, dengan melakukan evakuasi ke lokasi lain keluar dari Gedung KPU, Kotak Suara berisi dokumen negara yang penting dalam pesta demokrasi (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden). Pergerakan (pemindahan) kotak suara tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan baik Polri maupun TNI yang senantiasa bersinergi. 

Itulah cuplikan skenario dalam simulasi penanganan konflik masyarakat dan bencana gempa bumi di saat Pileg dan Pilpres 2019. Simulasi dilaksanakan Rabu 20 Pebruari 2019 bertempat di Lapangan Ksatrian Praja Raksaka Kepaon Denpasar. 

Acara ini digelar oleh Komando Daerah Militer (KODAM) IX/Udayana yang merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dengan melibatkan lebih dari 500 orang personil baik dari TNI, POLRI, BPBD, KPU, dan unsur masyarakat.

Kalaksa BPBD Provinsi Bali MADE RENTIN berkesempatan hadir dan menyaksikan langsung Simulasi tersebut, dan juga mengirimkan 1 pleton personil yang terdiri atas Tim ESR dan Tim TRC lengkap dengan ambulance dan tenaga medisnya. 

Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, selesai memberikan salam Komando bersama Kalaksa BPBD Provinsi Bali memberikan penjelasan, "simulasi ini dilakukan dengan memotret kondisi riil yang terjadi di lapangan saat perhelatan pesta demokrasi, kami menggandeng semua unsur termasuk BPBD Bali karena ada skenario gempa bumi, dan BPBD berperan dalam kondisi itu."

Lebih lanjut Benny yang Jenderal bintang dua itu menjelaskan bahwa simulasi ini disaksikan oleh Perwira di Jajaran KODAM IX/UDAYANA baik dari Bali, NTB, dan NTT. "ini standar yang mereka harus lakukan jika berhadap dengan kondisi konflik atau ada bencana di wilayah masing-masing" tegas Benny. 

Made Rentin Kalaksa BPBD Prov Bali yang baru hitungan minggu (6 Pebruari 2019) mengomandani BPBD Bali menjelaskan bahwa, "semua komponen bersinergi dalam upaya pengamanan dan mendukung pemilu ini berjalan lancar, kami BPBD berada pada ranah penanganan korban bencana mulai dari pertolongan pertama oleh Tim ESR dan lanjut melakukan kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC)." Simulasi dilakukan dalam upaya antisipasi kemungkinan terjelek pada saat sebelum dan pada hari H pencoblosan. "Dengan bersinergi kita selalu siap mengantisipasi kemungkinan terjelek, yang mengancam jalannya pesta demokrasi" pungkas Rentin. 

Berikut urutan detail skenario dalam simulasi, yang dirinci mulai dari proses kampanye terbuka sampai dengan pengamanan dan penyelamatan Komisioner KPU yang disandera kelompok bersenjata. 

Sesi 1
Kampanye terbuka di jalan dan pelibatan massa dengan segala hiruk pikuknya. 

Sesi 2
Suasana TPS, petugas yang menyiapkan kelengkapan pemungutan suara & penghitungan suara, serta antusiasme pemilih. Seorang warga protes karena tidak diijinkan nyoblos, ternyata ybs tidak terdaftar dan tidak membawa identitas apapun. 

Sesi 3
Terjadi keributan di TPS saat penghitungan suara karena protes dan tidak puasnya salah satu saksi (pendukung calon). Dicari solusi terbaik, dan kotak suara diamankan & dibawa ke kantor KPU. 

Sesi 4
Demo massa yang tidak puas memprovokasi rekannya untuk melakukan demo di depan kantor KPU yang cenderung merusak dan anarkis. Massa terus bertambah dan anarkis pun terus bertambah parah. 
Kepolisian dibantu TNI melakukan pengamanan. Negosiasi tidak berhasil maka langkah sapu bersih dilakukan dengan penyemprotan water canon, komisioner KPU diselamatkan dan dilakukan evakuasi. 

Sesi 5
Pengamanan Kantor KPU dengan menggelar kawat berikade untuk mengamankan kantor dan melindungi pasukan dalmas. 

Sesi 6
Penjarahan massa di pertokoan, massa yang demo melanjutkan aksinya melakukan penjarahan ke pertokoan, mengambil dan bahkan melakukan tindakan kekerasan. Polda mengeluarkan pasukan anti kekerasan dari satuan brimob (satuan mobil dan satuan motor).

Sesi 7
Ketua KPU disandera oleh kelompok bersenjata, dan tawanan disandera di sebuah rumah. 
Pasukan sapu bersih dan sniper bergerak cepat, Ketua KPU dapat dibebaskan dan dibawa ke tempat yang aman. 

Sesi 8
Patroli dilaksanakan, dengan sinergitas TNI dan Polri, menyisir seluruh wilayah untuk antisipasi segala kemungkinan yang mengganggu keamanan wilayah. 
Massa masih berupaya & bergerak mengacaukan kamtibmas, aparat keamanan dapat mengendalikan situasi. 

Sesi 9
Terjadi gempa dan Gedung KPU runtuh. Petugas BPBD (TRC dan ESR) bergerak cepat melakukan pengamanan kotak suara dan penyelamatan/evakuasi korban. Kesigapan petugas di lapangan baik BPBD, TNI, POLRI bersama masyarakat yang SUDAH TANGGUH, dengan SINERGITAS ini semua proses pemilihan berjalan dengan lancar. 

Pada akhir simulasi, Pangdam IX / Udayana Mayjen TNI Benny Susianto mengajak semua pihak "Mari kita menjadi masyarakat yang tangguh, sehingga ancaman dan tantangan apapun yang merongrong keuntuhan NKRI pasti bisa kita hadapi, apalagi Bali sebagai destinasi utama pariwisata nasional bahkan internasional harus mampu mewujudkan ketahanan wilayah dan kamtibmas yang berkelanjutan," tegasnya. (rtn)