BPBD Bali | Denpasar, 6 Februari 2025 – Dalam meningkatkan ketangguhan berbasis kawasan, BPBD Provinsi Bali telah melakukan banyak upaya di berbagai sektor, seperti Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Kampus Siaga Bencana (KSB), Desa Tangguh Bencana (Destana), Keluarga Tangguh Bencana (Katana), serta dunia usaha melalui Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana bagi Dunia Usaha Pariwisata di Bali (Si-Kencana Duta Bali). Tapi, dalam meningkatkan kapasitas dunia usaha non-hospitality, Si Kencana Duta Bali belum memiliki standar untuk objek-objek vital yang harus ditangguhkan. Oleh karena itu, BPBD Provinsi Bali menginisiasi FGD Tindak Lanjut Perencanaan Penyusunan Indikator Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana Non-Hospitality.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ida Bagus Gede Widnyana Putra, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, yang menegaskan pentingnya standar kesiapsiagaan bagi seluruh dunia usaha. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali, terdapat 14 ancaman bencana, dan tidak ada wilayah di Bali yang sepenuhnya aman. Diskusi yang difasilitasi oleh Dewi Reni Anggraeni dari FPRB Provinsi Bali ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas sektor yang memberikan masukan konstruktif. Salah satu kesepakatan utama dalam forum ini adalah perlunya indikator umum yang dapat diterapkan baik pada sektor hospitality maupun non-hospitality, serta indikator khusus yang akan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor.

Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk 'Tim Kecil' untuk menyusun draf indikator umum sebagai acuan dalam proses sertifikasi kesiapsiagaan bencana bagi dunia usaha non-hospitality. Penyusunan indikator khusus akan dilakukan dalam pertemuan berikutnya. Standarisasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan dunia usaha non-hospitality terhadap berbagai ancaman bencana, sehingga tidak hanya sektor pariwisata yang memiliki kesiapsiagaan terstruktur, tetapi juga objek-objek vital lainnya yang berperan strategis dalam perekonomian dan pelayanan publik.