Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinnsi Bali ditetapkan oleh Gubernur Bali sejak tahun 2013, melalui Surat
Keputusan Gubernur Bali tentang Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. PPID Pemerintah Provinsi
Bali terdiri dari 1 (satu) PPID Utama dan 33 OPD PPID Pelaksana dan 54 UPTD, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Tahun 2021 dengan Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, dimana susunan dan keanggotaan PPID disesuaikan dengan Pergub tersebut, terdiri Sekretariat Daerah Provinsi,
Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 18 Dinas Daerah Provinsi, 8 Badan Daerah Provinsi dan 54 UPTD.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Bali telah membentukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pedoman pelaksanaan layanan informasi publik yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur
Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan
Gubernur Bali Nomor 247/03-I/HK/2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali.

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Fungsi PPID Utama diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 sebagai berikut:

• menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
• menyusun laporan pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
• mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pelaksana;
• menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik;
• melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi kepada publik;
• melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan;
• melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi;
• menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
• melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi dan Dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
• melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
• mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
• menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara Informasi dan Dokumentasi; dan
• membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Fungsi PPID Utama

• Fungsi PPID Utama diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 sebagai berikut:
• Membentuk dan menetapkan petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya
• Menugaskan petugas informasi untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berskala sekurangkurangnnya 1 (satu) kali dalam sebulan
• Mengkoordinasikan setiap PPID Pelaksana dan Petugas Informasi yang mengelola Meja Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
• Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang
• Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonn termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan

Wewenang PPID Utama

• Wewenang PPID Utama diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 sebagai berikut:
• menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
• meminta dan memperoleh informasi dari PPID Pelaksana;
• mengkoordinasikan pemberian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan PPID Pelaksana;
• menentukan atau menetapkan suatu Informasi dan Dokumentasi dapat diakses oleh publik; dan
• menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk
• kebutuhan organisasi

FUNGSI PPID PELAKSANA

Tugas PPID Pelaksana adalah

• membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya
• menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan
• melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
• mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
• menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
• mengumpulkan, mengolah, mengompilasi, dan memutakhirkan bahan serta data di Perangkat Daerah masing-masing untuk menjadi bahan Informasi Publik
• wajib memperhatikan aksesibilitas Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas
• menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID paling sedikit setiap triwulan atau sesuai dengan kebutuhan

WEWENANG PPID PELAKSANA

Dalam Melaksanakan Tugasnya PPID Pelaksana Mempunyai Wewenang Sebagai Berikut

• meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah
• menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak

VISI DAN MISI
Visi

“Terwujudnya Pelayanan Informasi Data yang Prima“

Misi

• Meningkatkan Pelayanan Informasi Data yang Akurat dan Akuntabel.
• Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam memberikan Pelayanan Informasi Data yang cepat dan tepat waktu.
• Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang bersaing untuk Pelayanan Informasi Data.

WAKTU LAYANAN

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Waktu Pelayanan
Informasi Publik dilaksanakan sesuai hari kerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali yaitu Senin sampai dengan
Jumat.

Senin-Kamis
07:30~15:30 WITA

Jumat
07:30~13:00 WITA

Di luar jam pelayanan itu, PPID Provinsi Bali mengandalkan aplikasi Bali Satu Data untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat akan informasi publik. PPID Provinsi Bali juga menyediakan alamat email ppid@baliprov.go.id untuk korespondensi.

BIAYA – BIAYA

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di LingkunganPemerintah Provinsi Bali disebutkan bahwa:

• Pasal 5 Ayat 2, Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu,
• biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.
• Pasal 20 Ayat 2 huruf e, menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta sepanjang
• biaya yang dikenakan terbilang wajar.

SOP PPID – Mengacu Pada PPID UTAMA

UJI KONSEKWENSI INFORMASI PUBLIK

PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

PENYUSUNAN BERITA

PUBLIKASI BERITA

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SAAT SISTEM ONLINE TIDAK BERFUNGSI