BPBD Bali | Denpasar, 19 Maret 2025 – Dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini tsunami di Provinsi Bali, BPBD Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Peringatan Dini Tsunami (SPDT) di Ruang Rapat Tangguh, Kantor BPBD Provinsi Bali. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, yaitu : Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar, Stasiun Geofisika Kelas II Denpasar, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, BPBD Kota Denpasar dan BPBD Kabupaten Badung.

Sekretaris BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Teja, membuka pertemuan dengan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memperkuat sistem peringatan dini tsunami. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa Bali sebagai destinasi wisata global memiliki risiko tinggi terhadap ancaman tsunami, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan peringatan dini yang lebih cepat, akurat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada sesi diskusi, BMKG memaparkan perkembangan terbaru mengenai sistem peringatan dini tsunami, termasuk pemantauan seismik dan mekanisme penyebaran informasi kepada masyarakat. BPBD Provinsi Bali bersama Diskominfos Provinsi Bali menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memperkuat diseminasi informasi peringatan dini, baik melalui sirine Bali Tsunami Early Warning System (BTEWS), SMS blast dan berbagai moda lainnya hingga integrasi dengan platform digital. Sementara itu, perwakilan dari BPBD Kabupaten Badung dan BPBD Kota Denpasar turut menyampaikan kondisi eksisting serta rencana penguatan sistem peringatan dini di wilayah masing-masing, termasuk pemasangan papan informasi tsunami serta optimalisasi jalur evakuasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan sistem peringatan dini tsunami di Bali semakin kuat, terpadu, dan efektif, guna memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dan wisatawan dari potensi ancaman bencana.