Kegiatan ini diadakan di hotel Mercure pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, dan dibuka oleh Bapak Kalaksa BPBD Provinsi. 

Adapun narasumber utama berasal dari Kemendagri , dengan beberapa poin kesimpulan antara lain : 

1. Pentingnya SPM mengutamakan pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan karena jika dilihat dan dianalisis bahwa materi yang dihabiskan lebih sedikit jika dibandingkan dengan berlandaskan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Mengenai kegiatan SPM yang didasarkan pada Permendagri 86 tahun 2017 dimana kegiatan SPM sub urusan kebencanaan harus meliputi : Layanan Informasi, Pencegahan Bencana, Dan Penyelamatan dan Evakuasi.

SPM lebih ditujukan penggunaannya oleh BPBD Kab/Kota dan tidak menutup dapat dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Bali

2. Beberapa kendala pelaksanaan 350 nilai mutu adalah Anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan, SDM yang tidak memadai dan tidak sesuai fungsi yang diharapkan, Target dengan jarak waktu yang singkat sehingga sulit melaksanakan SPM ini walaupun banyak permsalahan yang terjadi namun penilaian mutu harus tetap dilaksanakan untuk memberikan panduan dalam pendampingan dan pengawasan BPBD Daerah

3. Adapun kesimpulan dari pertemuan ini bahwa :

Telah belajar melakukan penyusunan dan  akan dibuatkan kerjasama dengan instansi, OPD serta lembaga di luar BPBD dimana terdiri dari : Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, BPKSDM, BPKAD, Diskominfo, Biro Hukum, Inspektorat dan Bappeda

Sedangkan untuk BimMas Teknis :

BPBD, FOrum dan aliansi, AKademisi, Dunia Usaha , Dinsos, Dinkes, PMD, PUPR, PMA, Dukcapil

Dari keseluruhan rangkaian acara, diharapkan dengan dibuatkannya kerjasama yang berupa dokumen nantinya akan membantu pengawasan dan pembinaan untuk BPBD Kab.Kota.  

#salamTANGGUH 

#salamSEHAT