Berita

Rakorda PB 2025: Bali Perkuat Pusdalops sebagai Pusdatin dan Kendali Koordinasi

BPBD Bali | Denpasar, 20 Oktober 2025 – BPBD Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana (Rakorda PB) Tahun 2025 yang difokuskan pada penguatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) sebagai pusat data dan informasi, serta kendali koordinasi kebencanaan. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Pusdalops PB kabupaten/kota se-Bali serta perwakilan Program Siap Siaga Australia tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi.


Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Gede Teja, menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh kemampuan Pusdalops dalam menyajikan data yang akurat dan memastikan koordinasi yang terarah. “Pusdalops adalah pusat kendali. Ketika data akurat dan koordinasi berjalan terpadu, maka keputusan dapat diambil lebih cepat untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.


Dalam sesi paparan teknis, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah, Wayan Suryawan, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga dan SDM serta optimalisasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) sebagai sarana integrasi informasi antar wilayah. “Pusdalops tidak boleh hanya mencatat kejadian, tetapi harus mampu mengarahkan respon,” tegasnya.


Melalui forum ini, seluruh peserta sepakat untuk memperkuat peran Pusdalops PB sebagai pusat kendali bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, optimalisasi SIK sebagai basis satu data bencana Bali, serta penguatan jalur komunikasi dan koordinasi melalui radio kebencanaan dan platform digital. Komitmen ini juga mencakup pembentukan jejaring Pusdalops PB se-Bali sebagai wadah koordinasi guna memastikan setiap informasi bencana dapat diterjemahkan secara cepat menjadi aksi lapangan.


Upaya ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat sistem peringatan dini, mempercepat respon terhadap bencana, serta menghadirkan layanan kebencanaan yang transparan, berbasis data, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.