Berita

Lokakarya Pengukuran Capaian Pengurangan Risiko Bencana Daerah mendukung Genda Bali untuk Resiliensi dan Visi Indonesia Tangguh Bencana 2045

Bertempat di Hotel Gambaran Makasar dari tanggal 22 sampai dengan 25 Nopember 2022 yang dihadiri oleh 178 orang dari 34 Provinsi di Indonesia


Terdapat Sesi Paparan dan Diskusi Agenda Bali Resiliency diantaranya dari Direktur Pengembangan Strategi PB menyampaikan tentang Peran Pentingnya Mainstreaming Isu Kebencanaan Dalam RPJPD dan RPJMD yang membahas tentang :

Target global SFDRR

- Mengurangi Kematian akibat bencana

- Mengurangi jumlah penduduk terdampak bencana

- Mengurangi jumlah kerugian akibat Bencana

- Mengurangi kerusakan infrastruktur

- Meningkatkan strategi PRB nasional dan lokal

- Meningkatkan Kerjasama internasional

- MeningkatkanKetersediaan informasi dan EWS


Prioritas aksi SFDRR

1. Memahani risiko bencana;

2. Memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana;

3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;

4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk -build back better dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Tujuh Rekomendasi agenda Bali untuk Resiliensi berkelanjutan :

1. Transformasi mekanisme tata kelola PRB perlu diintegrasikan dengan pencapaian agenda 2030

2. Perubahan sistemik dibutuhkan untuk memastikan pembiayaan dan investasi dalam PRB 

3. Peningkatan peran PRB sebgai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat iklim serta secara drastis meningkatkan pembiayaan dan dukungan untuk apatasi dan resiliensi

4. Pentingnya perencanaan dan implementasi PRB terhadap masyarakat yang berisiko melalui pendekatan partisipatif yang berbasis HAM serta investasi terhadap generasi muda

5. Pengembangan sistem peringatan dini yang menyeluruh dan berpusat pada masyarakat yang dibutuhkan

6. Pembelajaran transformatif dari pandemi covid-19 dibutuhkan untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana yang adaptif dan responsif dengan kolaborasi multi pihak pemangku kepentingan

7. Pelaporan komprehensif dan sistematis termasuk tinjauan mendalam terhadap semua target kerangaka sendai serta mempercepat upaya pencapaian target pada Th 2030


Paparan dari Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Bappenas yang membahas tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Mendukung Capaian Target RPJMN 2020-2024. Beberapa hal yang disampaikan meliputi :

1. Penanggulangan Bencana telah menjadi mainstreaming dalam RPJMN 2020-2024.

2. Pentingnya pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah untuk menjaga aspek kebencanaan menjadi Prioritas Nasional

3. Dokumen RIPB menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJPN 2025-2044

4. Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) perlu disiapkan untuk menjadi masukan RPJMN 2025-2029.

5. Pemerintah daerah (OPD) dan Pemerintah pusat (K/L) sejak awal harus bekerjasama dalam pendataan, pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

6. Penanggulangan bencana sudah tertera dalam  RPJMN itu adalah amanah yg harus dilaksanakan oleh daerah sehingga Kemendagri harus melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan supaya masuk dlm prioritas daerah.



Paparan dari Koordinator Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas  

Membahas tentang Peran BPBD dalam sistem pemerintahan daerah (masalah kewenangan BPBD, dan bagaimana integrasi dokumen perencanaan) 

Dan beberapa hal yang dibahas meliputi


Sasaran SOP Binwas 

1. Meningkatnya sinergitas kegiatan para pihak terkait untuk mencapai target SPM

2. Meningkatnya kinerja para pihak (pemerintah dan non pemerintah) terkait dalam pencapaian target SPM

3. Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan para pihak dalam pencapaian target SPM

Indikator keberhasilan Binwas

1. Pembinaan : Meningkatnya tingkat pencapaian target SPM SUB di Kab/Kota

2. Pengawasan : Penyerapan anggaran kegiatan proporsional dengan pencapaian substansi kinerja dalam rentang pelaksanaan kegiatannya

3. Laporan tepat waktu dan tepat dengan tujuan pelaporannya

Kelembagaan BPBD

Tugas BPBD :

1. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan

2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana

3. Menyusun dan menetapan prosedur tetap

4. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana

5. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana

6. Mengendalikan prngumpulan dan penyaluran uang dan barang. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran

7. Melaksanakan kewajiban lain.



Paparan terakhir dari Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri yang membahas tentang Integrasi RPB dengan RPJMD dan Pengelolaan Pendanaan Penanggulangan Bencana pada SPM Sub-Urusan Bencana:

Membahas antara lain:

Bencana Nasional dan Global

1. Terdapat tren peningkatan jumlah bencana alam, baik secara global maupun di Indonesia, khususnya bencana yang berkaitan dengan ancaman hidrometeorologi

2. Dalam beberapa dekade terakhir terjadi penurunan dalam kematian akibat bencana. Pemerintah dan masyarakat siap menghadapi bencana

3. Pemahaman terhadap risiko. Hal yang penting dalam tata kelola PB di Indonesia


Mayoritas bencana di tingkat desa

1. lebih dari 90% bencana yg terjadi adalah bencana di tingkat desa/kelurahan

2. Lebih dari 53 ribu desa/kelurahan berada di kawasan rawan bencana

3. Desa/kelurahan langsung bersentuhan dengan masyarakat

4. Desa/kelurahan memiliki potensi sebagai ujung tombak penanggulangan bencana


Strategi Peningkatan Penerapan SPM

1. Sebagai bentuk penguatan kelembagaan perlu dilakukan revisi Permendagri 46/2008 tentang organisasi dan tata kerja BPBD

2. Perlu dirumuskan indikator penilaian SPM sub bencana sebagai dasar insentif dari APBN baik DAK, DID, dll

3. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pencapaian target SPM sebagai tindak lanjut SPM BencanaUrusanBersama

4. Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan Daerah

5. Mengkapitalisasi capaian SPM yang dicapai melalui pendanaan pemerintah maupun non pemerintah


#SalamTangguh

#SiapUntukSelamat