#semetonTANGGUH Pada 23 Juli 2024, BPBD Provinsi Bali mengadakan rapat sosialisasi mengenai tata kelola dan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusdalops di Sanur Resort Watu Jimbar. Acara ini dihadiri oleh perwakilan BPBD dari seluruh kabupaten/kota se-Bali, Tim SIAP SIAGA Bali, serta mitra terkait.

Rapat dibuka oleh Kepala Badan Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. Drs. I Made Rentin, AP., M.Si. Dalam sambutannya menyoroti potensi bencana yang tinggi di Bali dan mendesak percepatan sertifikasi kesiapsiagaan bencana dengan target minimal 10 hotel tersertifikasi pada September mendatang. Beliau juga menggarisbawahi tantangan utama berupa keterbatasan peralatan dan dukungan anggaran, meskipun telah ada Peraturan Daerah terkait Penanggulangan Bencana.

Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah, Bapak I Wayan Suryawan, S.STP., M.A.P., menjelaskan pentingnya pembentukan Pusdalops PB yang mampu mengelola data secara cepat, akurat, dan transparan sesuai dengan Surat Edaran Kepala BNPB No. 2 Tahun 2023.

Paparan BNPB mengenai tata kelola kegiatan Pusdalops PB dipandu oleh Sekretaris BPBD Provinsi Bali, Bapak Wing Prasetyo Ardi, S.E., M.M., yang menjelaskan sejarah, transformasi, serta revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012.

Pusdalops diharapkan ada di setiap BPBD untuk mendukung layanan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Pusdalops Tipe I (Standar) didukung oleh Tim Teknis yang terdiri dari berbagai spesialis, sementara Pusdalops Tipe Advance memiliki tambahan Tim Liaison Officer Provinsi.

Acara diakhiri dengan diskusi di mana perwakilan BPBD dari kabupaten/kota mengungkapkan tantangan seperti kekurangan personel dan peralatan serta perlunya pembinaan lebih lanjut dari BPBD Provinsi. Harapan besar disampaikan agar SOP Pusdalops yang disusun dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana di Provinsi Bali.